Dugaan Judi Togel Menyebar di Batu Bara, Publik Menanti Langkah Penegakan Hukum

BATU BARA — Dugaan maraknya praktik perjudian jenis toto gelap (togel) di sejumlah wilayah Kabupaten Batu Bara menjadi perhatian masyarakat. Informasi mengenai aktivitas penjualan nomor togel disebut muncul dari beberapa kecamatan dan desa.

Laporan masyarakat menyebut sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi transaksi, antara lain wilayah Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Air Putih, Talawi, dan Lima Puluh.

Di Lima Puluh Pesisir, lokasi yang disebut dalam laporan antara lain Desa Lubuk Cuik, Bulan-Bulan, Perupuk, dan Pematang Panjang. Sementara di Air Putih, terdapat laporan mengenai aktivitas yang diduga berlangsung di kawasan Indrapura.

Informasi serupa juga disampaikan terkait kawasan Simpang Kelubi, Desa Gunung Rante, Kecamatan Talawi.

Namun, keberadaan seluruh titik tersebut tetap membutuhkan verifikasi lapangan dan penindakan resmi dari aparat penegak hukum.

Bukan Sekadar Pengecer

Apabila praktik perjudian benar ditemukan, penanganan tidak cukup hanya menyasar orang yang berada di lapangan.

Penyidik perlu menelusuri bagaimana jaringan tersebut bekerja, dari pengecer, koordinator wilayah, hingga pihak yang memasok atau mengelola sistem perjudian.

Pendekatan tersebut penting agar pemberantasan perjudian tidak berhenti pada penindakan terhadap pelaku lapangan.

Masyarakat Menunggu Kepastian

ASWIN mendorong aparat melakukan pemeriksaan secara transparan terhadap laporan masyarakat.

Organisasi tersebut juga meminta apabila ditemukan bukti mengenai keterlibatan pihak tertentu, termasuk dugaan aliran dana, persoalan tersebut diperiksa melalui mekanisme hukum.

Sementara itu, Polres Batu Bara sebelumnya telah menyatakan bahwa laporan masyarakat mengenai dugaan perjudian akan ditindaklanjuti. Masyarakat juga diimbau menyampaikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian.

Dengan demikian, laporan terbaru mengenai dugaan togel di Batu Bara menjadi momentum bagi aparat untuk memastikan informasi masyarakat dapat diverifikasi secara objektif.

Jika terbukti melanggar hukum, proses penindakan dapat dilakukan sesuai ketentuan. Sebaliknya, apabila informasi tidak terbukti, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan resmi.

Sumber: Laporan masyarakat, pemantauan lapangan, pernyataan ASWIN, dan keterangan resmi kepolisian.

Penulis: Jumiran. SH. MH