Bupati Babar Angkat Bicara soal Dugaan Pembabatan Hutan DAS Buton untuk Pabrik Sawit: “Akan Kami Undang Semua Pihak”
Persoalan tersebut mencuat setelah masyarakat mempertanyakan aktivitas pembukaan lahan yang diduga berdampak terhadap kawasan hutan dan aliran Sungai Buton. Warga juga meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait turun langsung melakukan pemeriksaan di lapangan.
Saat dikonfirmasi terkait persoalan tersebut, Bupati Bangka Barat Markus menyatakan pihaknya akan mengundang seluruh pihak untuk membahas persoalan tersebut dan mencari solusi terbaik.
“Nanti kami akan mengundang para pihak. Kita akan melakukan rapat audiensi untuk mencari jalan yang terbaik,” ujar Markus melalui pesan WhatsApp, Sabtu (5/9/2026) malam.
Sebelumnya diberitakan, kawasan hutan di sepanjang Sungai Buton, Dusun Tumbak, Desa Tumbakpetar, diduga mengalami pembukaan lahan dalam rangka pembangunan pabrik sawit.
Pantauan di lapangan disebut menunjukkan sejumlah pohon berukuran besar telah hilang. Selain itu, terdapat aktivitas yang diduga berkaitan dengan pengerukan sebagian aliran sungai serta pemasangan tanggul dan pipa berukuran sekitar 12 inci.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kerusakan ekosistem, perubahan aliran sungai, serta dampak terhadap keanekaragaman hayati di kawasan tersebut.
Tokoh masyarakat Dusun Tumbak, Muhammad Qosim Thaha Al Fatih, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan pengaduan resmi kepada Bupati Bangka Barat sejak 29 Juli 2026.
Surat tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah pihak, di antaranya unsur Forkopimda Bangka Barat, Kejaksaan Negeri, Polres Bangka Barat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), ATR/BPN, BPD, Camat Jebus, hingga Pemerintah Desa Tumbakpetar.
Menurut Qosim, dalam pengaduan tersebut masyarakat meminta dibentuknya tim terpadu untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kawasan yang sedang digarap.
“Kami sudah sampaikan surat agar mereka membuat tim terpadu untuk melakukan pemeriksaan atas kerusakan di wilayah yang digarap itu.
Namun, sampai hari ini tim terpadu belum datang. Padahal saya yakin 100 persen pihak desa tahu tentang kehancuran sungai itu,” ujar Qosim saat dikonfirmasi, Sabtu (5/9/2026) pagi.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah konkret pemerintah daerah.
Rencana audiensi yang disampaikan Bupati Markus diharapkan tidak berhenti pada rapat, tetapi dilanjutkan dengan pemeriksaan langsung terhadap legalitas pembangunan, status lahan, perizinan, serta dugaan dampak terhadap kawasan hutan dan DAS Buton.
Apakah pembangunan PKS tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan perizinan dan lingkungan, serta apakah aktivitas pembukaan lahan telah sesuai dengan status kawasan, menjadi sejumlah pertanyaan yang kini menunggu jawaban dari pihak-pihak terkait.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pembabatan hutan dan aktivitas di kawasan DAS Buton tersebut.
Tim
Baca Juga:
Posting Komentar